Disintegrasi Bangsa
Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet ini menjelaskan tentang “pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik” dan menawarkan gagasan yang disebutnya “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI.
Selanjutnya, Musso menggelar rapat raksasa di Yogya. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet front persatuan. Musso juga menyerukan kerja sama internasional untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya.

2. Analisis faktor penyebab terjadinya pemberontakan DI/TII
Tujuan Gerakan DI/TII adalah menjadikan Republik Indonesia menjadi negara teokrasi dengan dasar negaranya adalah agama Islam . Mereka menyatakan “Hukum dalam NII adalah Hukum Islam”, hal ini tertuang dalam undang-undang yang mereka buat yang menyatakan bahwa negara berlandaskan Islam dengan Al Quran dan Hadits sebagai hukum tertinggi.
Secara tegas Negara Islam Indonesia menyatakan bahwa kewajiban negara untuk melahirkan undang-undang yang berdasarkan syariat Islam, dan menolak keras pada ideologi yang mereka sebut hukum kafir atau ideologi yang tidak sesuai dengan ketentuan Alquran dan Hadits Shahih,
Penyebab umum terjadinya pemberontakan DI/TII, antara lain:
- Kehampaan kekuatan di Jawa Barat.
- Kartosuwirjo dan juga rakyat keberatan apabila Jawa Barat diberikan begitu saja pada pihak belanda.
- Merasa tidak puas dengan keputusan dari perjanjian yang dibuat dengan pihak Belanda yang mengharuskan TNI meninggalkan daerah kantong dan masuk ke wilayah RI.
Pihak Indonesia meneken perjanjian dengan pihak Belanda yang disebut perjanjian renville dimana dalam perjanjian itu para Tentara Indonesia harus mengosongkan Jawa Barat lalu hijrah ke Jawa Tengah. Kartosuwirjo menganggap bahwa itu adalah bentuk pengkhianatan yang dilakukan Pemerintah pada perlawanan yang telah dilakukan rakyat Jawa Barat. Hal ini juga disebabkan karena ada sejumlah komandan TNI yang berjanji meninggalkan semua senjata pada saat mereka hijrah mereka di Jawa Barat.
3. Analisis faktor penyebab terjadinya pemberontakan APRA
Pada saat berlangsungnya pemberontakan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil atau (APRA) yang kala itu langsung dipimpin oleh salah seorang mantan Kapten KNIL yang bernama Raymond Westerling bukanlah suatu pemberontakan yang dilangsungkan dengan secara spontan. Pada kala itu tidak ada perlawanan yang berarti, hal tersebut disebabkan dengan sejumlah faktor. Yang paling utama, yakni dengan disebabkan adanya sebuah serangan yang dilakukan dengan secara tiba-tia, namun tidak ada pembalasan tembakan yang dilakukan sebab pada saat itu orang-orang APRA berbaur dengan orang dari KNIL dan juga KL.

Pemberontakan ini diwarnai dengan unsur KNIL atau het koninklijke Nederlanda(ch) atau secara harfiah merupakan tentara kerajaan Hindia Belanda yang merasa tidak puas karena status mereka yang tidak jelas. Kala itu atas keberhasilan APRIS mengatasi keadaan, menyebabkan banyak masyarakat yang semangat atas kembalinya Republik Indonesia Serikat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah upaya untuk mempersatukan dari keseluruhan wilayah Indonesia ini, ada berbagai teror dan intimidasi yang mengancam masyarakat. Beberapa teror tersebut antara lain adalah dipimpin oleh seorang Kapten bernama Raymond Westerling. Dengan dibantu oleh anggota polisi dan pasukan KNIL yang merupakan bagian dari Korp Speciale Troepen yang bertempat di Batujajar, Bandung, Jawa Barat ini melakukan aksi teror. Bahkan teror yang dilakukan di Bandun ini hingga menelan korban jiwa.
Dalam aksi teror tersebut telah terjadi pembunuhan dan penganiayaan. Akibat dari teror tersebut, benih sparatis atau keinginan untuk memisahkan diri pun akhirnya muncul. Beberapa birokrat pemerintah daerah telah memprovokasi masyarakat yang berada di wilayah Ambon. Yaitu bahwa penggabungan Ambon ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berdampak buruk dan membahayakan masyarakat di kemudian hari. Atas bahaya tersebut dihimbau untuk seluruh masyarakat agar tetap berwaspada. Pada tahun 1950, tepatnya pada tanggal 20 april telah diajukan mosi tidak percaya kepada parlemen NIT. Hal ini dengan maksud agar kabinet NIT atau Negara Indonesia Timur meletakkan jabatannya untuk bisa bergabung ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegagalan Andi Andul Azis mengakibatkan berakhirnya Negara Indonesia Timur.
7. Analisis faktor penyebab terjadinya pemberontakan PRRI - PERMESTA
Pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera sedangkan Permesta terjadi di Sulawesi pada tahun 1956 hingga 1958. Pada pemberontakan ini sebagian perwira tentara di Sumater dan Sukawesi membentuk dewan-dewan regolusi dan merebut kekuasaan dari pemerintah pusat.Dewan dewan ini adalah Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Manguni di Manado. Pemeberontakan ini dilandasi kekecewaan para politis dan perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia yang berbasis di Jakarta. Pemerintah pusat dianggap terlalu mengistimewakan pulau Jawa dibanding pulau luar. Selain itu kebijakan pemerintah pusat dianggapnterlalu sentralistis dan tidak memperhatikan kepentingan daerah.
Kedekatan presiden Sukarno dengan PKI juga membuat para perwira dan poltisi di daerah tidak senang, karena mereka banyak yang sangat anti komunis dan pro barat. Selain itu pada masa ini Indonesia sangat tidak stabil dalam sisi politis karena sisten Demokrasi Liberal yang menganut pemerintahan parlementer. Pada masa ini kabinet dan perdana menteri berkali kali ganti karena mendapat mosi tidak percaya dari parlemen. Pemberontakan PRRI Permesta ini bisa dilumbuhkan setelah operasi militer yang dipimpin Jenderal Ahmad Yani dan Nasution merebut kota besar basis pendukung PRRi Permesta. Sisa pemberontak menyerahkan diri setelah pemerintah pusat memberikan amnesti atau pengampunan pada bekas pemberontak.

7. Analisis faktor penyebab terjadinya pemberontakan BFO
Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non RI itu, ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro RI yang ikut serta. Mr. Tadjudin Noor dari Makasar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Perbedaan keinginan agar bendera Merah-Putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh Negara Indonesia Timur (NIT) juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi. Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini (1947).
Setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB (1949), persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerjasama dengan bekas musuhnya, yaitu KNIL.
Sebaliknya anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian (Taufik Abdullah dan AB Lapian, 2012.). Kasus APRA Westerling dan mantan pasukan KNIL Andi Aziz sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah cermin dari pertentangan ini. Namun selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB, harus berhadapan dengan.
![]()

Komentar
Posting Komentar